"Saya baru membayar iuran Rp 1,4 juta dari total Rp 4 juta. Sedangkan kalau mau ujian atau ulangan, siswa harus membayar supaya mendapatkan kartu ujian," ujar orang tua siswa tersebut sambil menunjukkan kuitansi pembayaran, Minggu (2/2/2025).
Tak hanya itu, orang tua siswa tersebut juga mengaku masih memiliki tunggakan pembayaran seragam yang belum lunas.
"Saat ini menghadapi PKL, saya bingung harus berbicara apa ke pihak sekolah. Baju seragam saja masih belum lunas, masih sisa sekitar Rp 1 juta dari total Rp 2,6 juta yang harus dibayar," tambahnya.
Ia juga mengaku sudah mencoba mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), namun pihak sekolah menyatakan bahwa SKTM tidak bisa lagi digunakan untuk keringanan pembayaran.
Sementara itu, Humas SMKN yang bersangkutan, Ira, membantah adanya paksaan dalam pembayaran DSP.
"Tidak benar bahwa siswa yang tidak sanggup membayar DSP tidak mendapat kartu ujian. DSP ini sifatnya sukarela, tidak memaksa, dan berdasarkan kesepakatan serta kemampuan orang tua," ujar Ira saat ditemui di kantornya, Rabu (5/2/2025).
Ira juga menambahkan bahwa penerapan DSP tersebut telah dimusyawarahkan bersama orang tua siswa serta diketahui oleh Dinas Pendidikan.
Menanggapi hal ini, Mumuh, perwakilan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V yang berlokasi di Jalan Selabintana Km.6, No. 398, Karawang, Sukabumi, menyatakan akan melakukan konfirmasi langsung ke pihak sekolah.
"Saya akan mengonfirmasi hal ini ke pihak sekolah," ujarnya saat dihubungi melalui WhatsApp, Rabu (5/2/2025).
Hingga saat ini, permasalahan mengenai besarnya DSP masih menjadi perbincangan di kalangan orang tua siswa. Mereka berharap ada solusi dari pihak sekolah dan dinas terkait agar tidak semakin memberatkan keluarga dengan ekonomi terbatas.
Indra/Nandar
0 Komentar
Berkomentar dengan bijak, demi menghargai pembuat konten diatas!